Key Takeaways
- Mulai 1 Januari 2025, Australia telah memberlakukan hukum pidana bagi perusahaan yang membayar karyawan di bawah UMR.
- Hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga AU$8,25 juta (Rp82,5 miliar) bagi perusahaan yang melanggar.
- Aturan ini bertujuan untuk menindak tegas skandal pelanggaran upah yang sering terjadi di perusahaan besar.
- Indonesia juga memiliki aturan serupa, tetapi dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan Australia.
Buat lo yang berencana kerja di Australia atau sekadar tertarik sama isu ketenagakerjaan, ada aturan baru yang wajib lo tahu. Mulai 1 Januari 2025, Australia udah memberlakukan hukuman berat buat perusahaan yang dengan sengaja membayar karyawan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Aturan ini nggak main-main! Kalau terbukti bersalah, pelaku bisa kena hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda yang mencapai miliaran rupiah. Bahkan, perusahaan yang terlibat bisa didenda sampai AU$8,25 juta atau setara Rp82,5 miliar.
Kenapa Australia sampai bikin aturan seketat ini? Dan gimana dampaknya buat pekerja, termasuk WNI yang kerja di sana? Yuk, bahas lebih lanjut!
Kenapa Australia Memberlakukan Aturan Ini?
Kebijakan baru ini bukan sekadar aturan biasa, tapi langkah serius buat melindungi hak pekerja dan menindak perusahaan yang berbuat curang. Ada beberapa alasan utama kenapa Australia memutuskan buat menerapkan hukuman berat bagi perusahaan yang membayar gaji di bawah UMR.
1. Banyaknya Kasus Pelanggaran Upah di Australia
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan besar di Australia ketahuan membayar karyawannya di bawah UMR. Kasus ini bukan cuma terjadi di bisnis kecil, tapi juga di perusahaan raksasa.
- Beberapa perusahaan sengaja membayar karyawan lebih rendah dari yang seharusnya untuk menghemat biaya.
- Ada pekerja yang nggak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau nggak tahu hak mereka.
Dengan aturan baru ini, perusahaan nggak bisa lagi menganggap pelanggaran upah sebagai sesuatu yang ringan. Hukuman pidana dan denda besar bisa bikin mereka berpikir ulang sebelum curang terhadap pekerja.
2. Sebelumnya, Hukum di Australia Terlalu Lunak
Sebelum ada aturan baru ini, Australia sebenarnya sudah punya hukum ketenagakerjaan yang melindungi pekerja. Tapi masalahnya:
- Pelanggaran upah sebelumnya hanya bisa dituntut lewat jalur perdata, bukan pidana.
- Banyak perusahaan yang tetap melanggar karena denda yang dikenakan masih lebih kecil dibanding keuntungan yang mereka dapat dari membayar gaji lebih rendah.
Sekarang, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun, perusahaan yang curang bakal berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.
3. Meningkatkan Perlindungan bagi Pekerja Migran
Banyak pekerja migran di Australia—termasuk dari Indonesia—sering jadi korban upah rendah. Mereka biasanya bekerja di sektor seperti:
- Perhotelan dan restoran
- Pertanian
- Jasa kebersihan
- Retail
Karena posisi mereka lebih rentan, banyak perusahaan yang memanfaatkan situasi ini buat membayar mereka di bawah UMR. Dengan aturan baru ini, para pekerja migran punya perlindungan lebih kuat dan perusahaan nggak bisa lagi sembarangan menentukan upah.
4. Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Dunia Kerja
Tujuan lain dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih transparan dan adil.
- Perusahaan harus lebih terbuka soal struktur gaji dan tunjangan karyawan.
- Pekerja bakal lebih mudah menuntut haknya tanpa takut diintimidasi.
- Australia ingin jadi negara dengan standar ketenagakerjaan yang lebih tinggi dibanding negara lain.
Dampaknya nggak cuma buat pekerja lokal, tapi juga buat pekerja asing yang kerja di Australia, termasuk dari Indonesia.
Sekarang pertanyaannya: Gimana cara pemerintah Australia bakal menegakkan aturan ini? Dan apa yang bisa dilakukan pekerja kalau merasa haknya dilanggar? Yuk, lanjut ke pembahasan berikutnya!
Bagaimana Aturan Ini Akan Ditegakkan?
Australia nggak main-main dalam menerapkan kebijakan ini. Pemerintah sudah menyiapkan mekanisme khusus buat memastikan aturan ini berjalan dengan efektif dan benar-benar melindungi hak pekerja. Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan:
1. Fair Work Ombudsman akan Mengawasi Perusahaan
Di Australia, ada lembaga bernama Fair Work Ombudsman (FWO) yang tugasnya memastikan perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan.
- FWO bakal melakukan audit dan investigasi buat mendeteksi perusahaan yang bayar gaji di bawah UMR.
- Laporan dari pekerja juga akan ditindaklanjuti. Pekerja bisa melapor secara anonim kalau merasa dibayar nggak sesuai ketentuan.
- Perusahaan yang terbukti bersalah akan langsung dikenakan denda atau hukuman pidana, tergantung tingkat kesalahannya.
Dengan sistem pengawasan ini, pelanggaran upah bakal lebih sulit buat ditutup-tutupi.
2. Pelanggaran Harus Dibuktikan Sengaja
Undang-undang ini hanya berlaku buat pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, perusahaan yang benar-benar berniat buat membayar karyawan lebih rendah dari UMR yang bisa dihukum.
- Kalau ada kesalahan administratif atau salah hitung gaji, itu nggak akan langsung dianggap pelanggaran pidana.
- Tapi kalau terbukti ada niat sengaja buat bayar di bawah UMR, maka hukuman berat bakal diberlakukan.
Ini penting buat memastikan kalau hukum ini nggak disalahgunakan dan benar-benar menyasar perusahaan yang curang.
3. Hukuman Berat Buat yang Melanggar
Aturan baru ini menetapkan hukuman yang jauh lebih berat dibanding aturan sebelumnya. Kalau terbukti bersalah:
- Individu yang bertanggung jawab bisa dipenjara sampai 10 tahun.
- Perusahaan bisa didenda sampai AU$8,25 juta (Rp82,5 miliar).
- Individu yang terlibat juga bisa kena denda hingga AU$1,65 juta (Rp16,5 miliar).
Ini bakal jadi peringatan keras buat semua perusahaan di Australia supaya nggak main-main dengan hak pekerja.
4. Perlindungan untuk Pekerja yang Melapor
Buat pekerja yang melaporkan pelanggaran upah, ada perlindungan khusus biar mereka nggak takut buat bersuara.
- Pekerja nggak bisa dipecat atau didiskriminasi karena melapor ke FWO.
- Identitas pelapor bisa dirahasiakan buat menghindari intimidasi dari perusahaan.
- Kalau perusahaan membalas pekerja yang melapor dengan pemecatan, mereka juga bisa kena tuntutan.
Dengan aturan ini, pekerja—terutama yang berasal dari luar negeri—bisa lebih berani buat menuntut haknya tanpa takut kehilangan pekerjaan.
Apa Dampaknya buat Pekerja Migran, Termasuk WNI?
Buat lo yang punya rencana kerja di Australia atau sekadar ingin tahu dampaknya bagi pekerja migran, aturan ini bisa jadi angin segar.
- Lo punya perlindungan hukum yang lebih kuat kalau nanti kerja di sana.
- Perusahaan nggak bisa lagi asal bayar di bawah UMR atau memperlakukan pekerja secara nggak adil.
- Kalau ada pelanggaran, lo bisa melapor tanpa takut kehilangan pekerjaan.
Aturan ini bikin dunia kerja di Australia makin transparan dan adil, terutama buat pekerja asing yang sering jadi korban eksploitasi.
Pemerintah Australia serius ngejalanin aturan ini, tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia punya aturan serupa? Yuk, bahas di bagian selanjutnya.
Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Ada Aturan Serupa?
Aturan tentang pembayaran gaji sesuai UMR sebenarnya juga ada di Indonesia, tapi hukuman yang diterapkan jauh lebih ringan dibandingkan Australia.
1. Hukuman bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah UMR di Indonesia
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, perusahaan yang membayar karyawan di bawah UMR bisa dikenakan:
- Hukuman penjara maksimal 4 tahun.
- Denda antara Rp100 juta hingga Rp400 juta.
Jika dibandingkan dengan aturan di Australia yang memberikan hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga Rp82,5 miliar, jelas bahwa hukuman di Indonesia jauh lebih ringan.
2. Kenapa Masih Banyak Pelanggaran UMR di Indonesia?
Meskipun ada hukum yang mengatur upah minimum, banyak pekerja di Indonesia masih menerima gaji di bawah UMR. Beberapa alasan utamanya:
- Kurangnya pengawasan dari pemerintah. Banyak perusahaan yang lolos dari hukuman karena kurangnya inspeksi dari dinas ketenagakerjaan.
- Pekerja takut melapor. Banyak karyawan yang nggak berani menuntut haknya karena takut kehilangan pekerjaan.
- Sanksi yang terlalu ringan. Denda yang diberikan ke perusahaan di Indonesia seringkali lebih kecil dibandingkan keuntungan yang mereka dapat dari membayar karyawan di bawah UMR.
3. Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Australia?
Dari aturan yang diterapkan Australia, ada beberapa hal yang bisa jadi pelajaran buat sistem ketenagakerjaan di Indonesia:
- Hukuman yang lebih berat perlu diterapkan supaya perusahaan berpikir dua kali sebelum melanggar UMR.
- Sistem pengawasan harus diperkuat, misalnya dengan inspeksi rutin dan pemberian sanksi tegas buat pelanggar.
- Pekerja harus dilindungi biar nggak takut buat melaporkan perusahaan yang membayar di bawah UMR.
Kalau sistem di Indonesia bisa lebih transparan dan tegas seperti di Australia, maka kasus pelanggaran UMR bisa jauh berkurang.
Kesimpulan: Aturan Ketat Bikin Pekerja Lebih Terlindungi
Aturan baru di Australia jadi langkah besar dalam melindungi hak pekerja. Dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah, perusahaan nggak bisa lagi seenaknya bayar gaji di bawah UMR.
Buat lo yang mau kerja di Australia, aturan ini bisa jadi kabar baik karena hak lo bakal lebih terlindungi. Tapi di sisi lain, Indonesia masih punya banyak PR buat memperbaiki sistem ketenagakerjaannya supaya pekerja di dalam negeri juga bisa mendapatkan keadilan yang sama.
Biar lo makin paham soal dunia kerja dan hak pekerja, Follow & Subscribe Transfer Wawasan. Di sana, lo bisa dapet insight tentang ketenagakerjaan global, strategi finansial, dan cara membangun karier yang lebih stabil.
Selain itu, Satu Persen juga punya banyak program yang bisa bantu lo dalam proses pengembangan diri. Mulai dari webinar, workshop, sampai konseling one-on-one dengan ahlinya. Jadi, jangan ragu buat cek platform Satu Persen dan manfaatin semua resources yang ada ya! Lo juga bisa ikutan Tes Minat Bakat dari Satu Persen!
FAQ
1. Apakah aturan ini berlaku buat semua pekerja di Australia?
Iya. Aturan ini berlaku buat semua pekerja di Australia, baik pekerja lokal maupun pekerja migran.
2. Apa yang harus gue lakukan kalau bekerja di Australia dan dibayar di bawah UMR?
Lo bisa melapor ke Fair Work Ombudsman (FWO) yang bertugas mengawasi dan menindak perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
3. Apakah Indonesia juga punya aturan soal pembayaran di bawah UMR?
Iya, tapi hukuman di Indonesia jauh lebih ringan dibandingkan di Australia. Perusahaan yang melanggar aturan di Indonesia bisa kena denda maksimal Rp400 juta atau penjara hingga 4 tahun.
4. Apakah aturan di Australia ini bisa bikin perusahaan takut merekrut pekerja migran?
Nggak juga. Justru aturan ini memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja migran, diperlakukan dengan adil dan dibayar sesuai standar yang berlaku.
5. Bagaimana cara kerja di Australia secara legal?
Lo bisa mencari pekerjaan lewat skema visa kerja yang disediakan oleh pemerintah Australia, seperti Temporary Skill Shortage visa (subclass 482) atau Skilled Independent visa (subclass 189).
